Teraswaykanan.net, Tulang Bawang – Menindaklanjuti pemberitaan media sebelumnya ada kong kali kong antara perusahaan media dengan pihak Sekretariat DPRD Tulang Bawang.
Media ini mencoba konfirmasi kepada bendahara pembantu Eki untuk meminta keterangan dalam pengelolaan anggaran publikasi media tahun 2023, Kamis (4/1/2024)
“Saya memang benar bendahara, tetapi didalam bidang hanyalah menerima SPJ, untuk yang mencari berapa jumlah media yang sudah di cairkan/proses tidak tau.
Kalau untuk jumlah keseluruhan nya belum tau, karena sudah ada yang masuk dan juga belum masuk karena belum ada kejelasannya, bahkan belum juga ada yang diproses pencarian nya. Dan saya tidak menjelaskan sedetail karena saya ada atasan, “terang Eki.
Masih lanjutnya, “kalau untuk perusahaan media yang mendapatkan lebih dari satu order publikasi itu adalah atasan saya, “ujarnya Eki.
Sementara Subbag Humas Irwan Suhendra pada saat dikonfirmasi media untuk dipinta keterangan lebih lanjut tentang kerjasama publikasi media dirinya menjelaskan.
“Kawan-kawan media sudah pernah disampaikan bahwa anggaran tidak cukup, sementara media yang berlangganan sebanyak 97 media anggaran tidak cukup, namun kawan-kawan media bersepakat yang diutamakan yang berlangganan, maka yang tidak berlangganan diberikan.
Namun kita juga mengacu kepada perusahaan media yang terdaftar di E-katalog dan di Dinas Kominfo, jika ada sisa anggaran maka akan diberikan kepada rekan-rekan media sesuai kebijakan para bos-bos, “kata Irwan Suhendra.(Sekwan dan Kabag Umum red).
Lanjutnya, “kalau untuk yang mendapatkan order lebih dari satu order, itu semua kebijakan bos, kalau rekan media tidak mendapatkan order publikasi bisa menitipkan publikasi ke media yang lain.
Makanya bisa dapat lebih dari satu atau dua order. Kalau untuk sisa anggaran publikasi sebesar Rp.200 juta rupiah lebih, bisa cek sendiri di BPKAD yang tidak bisa dicairkan kembali, “terangnya Irwan Suhendra.
Masih dirinya, “kalau yang kita proses ini yang berlangganan koran yang tidak berlangganan maka tidak mendapatkan order, kalau untuk semua media online kita berikan order semua yang terdaftar 241 media di Dinas Kominfo.
Untuk media online semua dapat bisa tanya dengan Yanto (staf red) jika tidak menghadap maka tidak dapat dan itu semua ada prosesnya, jika tidak klik sampai dua kali maka hangus, sedangkan anggaran publikasi media sebesar Rp800 juta rupiah diluar anggaran koran”
Terpisah, Hadi Saputra wartawan senior menyampaikan statement kepada media ini banyak nya dugaan permainan pihak oknum Sekretariat DPRD.
“Yang disampaikan oleh Subbag Irwan Suhendra itu kawan-kawan media yang mana? Yang mengatakan sepakat media yang dapat order publikasi hanyalah berlangganan, dan kenapa mengacu yang terdaftar di Dinas Kominfo yang sudah terdaftar di E-katalog” kata Hadi Saputra.
Pernyataannya, kenapa perusahan media kami tidak dapat order sedangkan sudah terdaftar di E-katalog.
Sedangkan, lanjut Hadi Saputra beberapa waktu lalu Sekwan Puncak Setiawan dipinta keterangan mengatakan tidak mengetahui soal anggaran publikasi media.
“karena itu semua urusan bidang masing-masing, dalam hal penyampaian Subbag dan Sekwan berbanding terbalik” ujar dia.
Lebih jauh Hadi Saputra mengatakan, “kalau mengacu seperti di Dinas Kominfo, seharusnya pihak perusahaan media harus menerbitkan berita sebelum mendapatkan order, sedangkan pihak Humas DPRD memproses pencarian sudah tidak ada lagi kegiatan penghujung akhir tahun”
“Bagaimana bukti media yang sudah mendapatkan order memberikan publikasi, bagaimana proses SPJ nya, memang bisa main titip-titip melalui perusahaan media lain? Jadi terlihat jelas bahwa dalam anggaran publikasi media banyaknya permainan kongkalikong oknum Sekretariat DPRD dengan perusahaan media, contohnya bisa main titip sana titip sini tidak sesuai prosedur” jelas Hadi Saputra panjang.
Salah satu media online yang meminta namanya dan perusahaan media nya tidak disebutkan dalam berita menyatakan statement nya.
“Lucu sekali keterangan dari Subbag tidak sesuai dengan kenyataan nya, perusahaan media saya mendapatkan dua order publikasi dari Humas DPRD, itu semua tidak ada titipan dari media atau kawan-kawan pers, semua tergantung lobi ke mereka, memang benar ada media yang yang dititipkan mereka” terang narasumber.
“Bisa dilihat sendiri, ada yang mendapat lebih dari dua order sampai tiga bahkan ada juga mendapat lebih dari itu, semua tidak ada titipan, namun tergantung lobi. Ada indikasi permainan oknum Sekretariat DPRD dengan oknum perusahaan media yang pastinya” tandasnya. (Fer)